Dilematika Hukum Indonesia

Seolah menjadi Presiden ||
................................................................................ {daydreaming} 
"Ketika hukum ditegakkan, saat itulah ketegasan suatu negara dinilai. Ketika hukum berjalan, saat itulah negara itu ada". - Helmi
 Jika saya ditanya, aspek apa yang pertama kali dibenahi di negara ini?

Hukum. Boom bust memuncak pasca reformasi, Indonesia dihujani permasalahan hukum yang  mengerikan. Penduduk Indonesia tidak lagi tabu dengan istilah hukum tebang pilih, hukum yang hanya runcing untuk kaum marginal dan sebaliknya tumpul untuk kaum atas atau hukum yang teracuni nilai-nilai KKN yang mengakar. Situasi-situasi ini yang terjadi di hukum Indonesia beberapa dekade terakhir. Menurut hasil survey lembaga Transparansi International tahun 2011, posisi korupsi Indonesia menempati urutan ke-100 dari 183 negara. Secara kualitatif, praktik korupsi Indonesia tergolong sangat buruk, kita tidak jauh beda dengan kondisi sejumlah  negara di Afrika seperti  Burkina Faso dan Benin.  Di ASEAN, posisi korupsi kita lebih buruk lagi, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei.
Lalu apakah yang salah dalam hukum di Indonesia?

Dalam hal ini, saya memisahkan dua masalah prioritas yang menjadi benang merah menurut kaca mata saya pribadi. Pertama, masalah penegakan hukum. Hampir sebagian besar perusakan integritas hukum berada pada konteks ini. Dalam penegakan hukum tentu tidak bisa dipisahkan dengan subjek penegak hukum (aparat penegak hukum). Subjek penegakkan hukum berkontribusi dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Bagaimana hukum berjalan dengan adil, jujur, objektif, tegas dan menimbulkan efek jera kepada siapapun yang bersalah sehingga hukum berdiri sebagai tonggak kokoh yang menopang berjalannya keadilan dan keamanan suatu negara. 

Deskripsi implementasi hukum bagi saya adalah, Ketika hukum ditegakkan, saat itulah ketegasan suatu negara dinilai. Ketika hukum berjalan, saat itulah negara itu ada. Hukum yang berdiri dalam penegakkan keadilan dan keamanan adalah harapan seluruh negara di dunia. Disinilah hukum sebagai pilar terdepan menciptakan tujuan itu. Disamping itu, aparat hukum dipandang sebagai representatif penegakan hukum negara. Boleh dikatakan bahwa, semakin baik hukum sebuah negara, terlihat dari semakin baik kinerja aparat penegakkan hukumnya, begitu pun sebaliknya.

Bagaimana subjek penegakkan hukum saat ini?

Carut marutnya penegakkan hukum di negara ini salah satunya akibat dari kebobrokan subjek penegak hukum (aparat hukum). Begitu banyak catatan dosa para penegak hukum di Indonesia, buktinya banyak kasus korupsi yang melibatkan para aparatur hukum di kalangan pejabat maupun di sisi perempatan jalan kota. Kebobrokan penegakkan hukum di masyarakat sudah menjadi rahasia umum. Perlu ditegaskan juga, kebobrokan ini bukan hanya meliputi kasus korupsi, tetapi juga penyalahgunaan wewenang, pelecehan seksual ataupun tindakan demoralisasi. Berdasarkan survey Transparency International Indonesia (TII) terungkap pengakuan pelaku usaha, bahwa 100 persen inisiatif terjadinya korupsi justru datang dari lembaga peradilan. Jika aparat hukum sebagai ujung tombak peneggakan aturan hukum masih memperlihat wajah yang retak, maka selamanya hukum tidak bisa ditegakkan.

Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk mengubah citra hukum pada konteks penegakkan hukum di Indonesia?

Reformasi aparatur hukum. Subjek penegak hukum yang kotor, nakal dan keji diganti dengan aparatur hukum yang berintegritas dan komitmen mewujudkan hukum yang adil dan tegas. Penggantian aparatur hukum yang kotor mesti dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Mulai dari aparatur posisi bawah hingga pemegang kuasa tinggi. Totalitas implementasi reformasi penegak hukum akan menentukan hasil akhir dan dampak perubahan.

Siapa yang akan mengawali implementasi reformasi hukum ini?

Presiden. Secara konstitusional. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kepentingan negara, termasuk dalam hal reformasi penegak hukum di republik ini. Dengan kekuatan kebijakan,peraturan hukum ,hak prerogatif ataupun konstitusi presiden, reformasi ini tidak menutup kemungkinan bisa direalisasikan. Reformasi hukum dimulai dari mengisi orang-orang bersih sebagai menteri di kabinetnya. Menteri yang terpilih mesti memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan hukum yang bersih dan tegas. Begitupun pemilihan Dirjen kementrian. Kepolisian, TNI dan lain-lain.

Mewujudkan reformasi ini mesti memiliki team perubahan yang kuat. Kesamaan tujuan dengan lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif perlu dilakukan, seperti KPK dan BPK menyatakan kesepakatan dengan setiap kementrian, DPR, kepolisian, pemerintah lokal dan daerah dalam sebuah memorandum of understanding atau pun instrumen hukum lain untuk mempertegas konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Seperti yang mulai dilakukan Dirjen Pajak beberapa waktu lalu, dengan berkoordinasi ketat bersama KPK secara kontiniu membersihkan dan mencegah terjadinya kasus korupsi internal lembaganya.

Di negara demokrasi, setiap pemberlakuan tindakan perubahan masif tidak semulus seperti yang dibayangkan, tentu ada saja problematika pro dan kontra. Dan saya mengira ini akan terjadi hambatan di legislatif, Ini bisa di-counter dengan pendekatan politis dengan partai koalisi. Dengan demikian, bisa terlihat mana partai yang memiliki semangat perubahan dan mana yang tidak. Media akan meliput itu, dan masyarakat akan menilai, maka dampaknya citra partai yang tidak setuju menjadi buruk. Jika masih terkendala di DPR, reformasi masih tetap bisa dilaksanakan, asalkan lembaga yudikatif dan eksekutif memiliki semangat yang sama, dan presiden berdiri terdepan dalam perwujudannya. Tindakan reformasi hukum ini mesti dilakukan secara komprehensif dan berlandaskan kekuatan hukum pada setiap eksekusi perubahan sehingga pihak-pihak yang berusaha menghambat bisa ditangani.

Selama ini mengapa kasus-kasus hukum begitu lamban terselesaikan di negara kita?

saya  mensinyalir aparat hukum atau pihak lain juga turut terlibat di dalam kasus tersebut. Seperti orang yang enggan bicara jika mulutnya berbau dan saya mengira kemungkinan mereka bermulut bau makanya enggan untuk menguak kasus tersebut lebih dalam dan cepat. Lihat saja kasus Century, BLBI, HAM 98 dan banyak kasus lainnya yang hilang begitu saja. Itu baru dalam hal kementrian, kapolri, atau pemerintah.

Masalah Kedua, selain penegakan hukum adalah turbulensi instrumen konten hukum. Masih ada aturan-aturan yang masih belum konsisten dan belum saling menguatkan. Turbulensi hukum, mengutip Yasraf Amir Piliang, menjadi tanda akan sebuah situasi di mana terjadi ketidakpastian, kesimpangsiuran bahasa, ungkapan-ungkapan kamuflase, yang berakibat terlepasnya sebuah objek dari konteks hukum sesungguhnya. Misalnya, desakan publik agar kasus rekening gemuk diperiksa oleh lembaga independen, dijawab dengan ‘’cukup diperiksa secara internal’’. Jadi, problem kegemukan rekening yang dipandang publik sebagai fenomena yang berpotensi menimbulkan kasus hukum, cukup dipandang sebagai problem internal yang tidak memerlukan intervensi hukum dari lembaga yang dapat dipercaya oleh publik. Aturan yang inkonsisten ini terkadang dijadikan sebagai celah masuk untuk berbuat wanprestasi dan dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan para anti-perubahan.

apakah ini disengajakan atau tidak pada penyusunan aturan tersebut?

Berbagai media dan referensi menyebutkan bahwa pesanan ayat aturan (RUU) di lembaga legislatif masih ada terjadi. Siapa yang memesan? Pengusaha, pejabat atau pihak asing. Untuk apa? Tentu aturan tersebut untuk menguntungkan kepentingan individu atau kelompok anti-perubahan sehingga tidak dipertentangkan atau dirugikan dengan terciptanya aturan tersebut. Indonesia butuh sistem hukum yang benar-benar siap dan sejalan dengan semangat perubahan. Jika masih ada aturan yang tidak sejalan, maka tindakan yang tepat adalah meluruskan konstitusi tersebut, tentu pendekatan politis juga diperlukan untuk menggalang terciptanya hukum yang tegas di legislatif. Bahan hukum berperan penting dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang berintegritas dan berefek jera sehingga kita tidak lagi dibingungkan dengan kebenaran hukum yang  tidak konsisten. Bahan hukum yang konsisten akan menjadi pegangan yang kuat secara konstitusi untuk eksekutor penegakkan hukum.

Kontribusi terbesar apa yang menghambat dan menghancurkan pembangunan negara?

Menurut saya korupsi. Hukum internasional menyatakan bahwa korupsi sebagai extraordinary crime (tindakan kriminal luar biasa). Karena korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang menyangkut kepentingan banyak orang dan nilai kemanusiaan. Koruptor perampok uang negara sama halnya seperti mereka sedang merampok uang rakyat. Hitunglah berapa rakyat yang berada di negara, sebesar itulah dampak dari tindakan korupsi. Nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia juga dicoreng oleh tindakan korupsi. Jika kita bandingkan tindakan korupsi dengan genoside, dua tindakan kriminal ini sama-sama mematikan nilai kemanusiaan dan mencoreng HAM, bedanya adalah, jika genoside membunuh banyak manusia, korupsi tidak hanya bisa membunuh banyak manusia tetapi juga meracuni dan mematikan sistem yang ada. Korupsi berarti merampas sesuatu yang bukan haknya atau memanfaatkan wewenang demi kepentingan individu atau pun kelompok. Saya ilustrasikan, jika koruptor merampas uang negara 1 M dari anggaran (sebut saja:program sosial) yang mana target program sosial tersebut adalah rakyat msikin. Berapa banyak rakyat yang dirugikan? Jika anggaran itu hilang dan program tidak terlaksana atau  terlaksana namun tidak sesuai harapan, Berapa banyak orang miskin yang terlantar dan hingga akhirnya mati karena kelaparan ataupun sakit? Siapa yang mengawali itu semua? 

Hukuman bagi para kriminalitas di Indonesia masih terbilang lembut. Khususnya untuk kasus korupsi, pemberian hukuman yang tidak tegas dan ringan akan berpengaruh pada sejauh mana hukum mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Saya berpendapat pemberlakuan hukuman mati atau Capital Punishment di Indonesia perlu ditegakkan. Kita bisa belajar dari China, hukuman mati untuk para koruptor terbilang sukses mengubah wajah hukum negara tersebut menjadi kuat dan bersih maka wajar jika pertumbuhan negara China meningkat tajam. Saya teringat dengan pernyataan  Zhu Rhongji  “Beri aku 100 peti mati, 99 akan aku kirim untuk para koruptor dan 1 peti untuk saya jika saya melakukan perbuatan korupsi”. Zhu tidak asal bicara. Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dihukum mati karena terlibat suap US$ 5 juta. Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, pun tak luput dari peti mati karena menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar.

Ratusan bahkan mungkin ribuan peti mati telah terisi, tidak hanya oleh para pejabat korup, tapi juga pengusaha, bahkan wartawan. Selama empat bulan pada 2003 lalu, 33.761 polisi dipecat. Mereka dipecat tidak hanya karena menerima suap, tapi juga berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas, dan kualitas di bawah standar. Sepertinya Zhu Rhongji bergitu memahami pepatah china, bunuhlah seekor ayam untuk menakuti seribu ekor kera dan sejak ayam-ayam dibunuh, kera-kera menjadi takut. Alhasil, kini pertumbuhan ekonomi China mencapai 9 persen per tahun dengan nilai PDB sebesar 1000 dolar AS, dan cadangan devisa mereka sudan mencapai 3000 miliar dolar AS. Sepatutnya pemimpin negeri ini meniru sepak terjang Zhu Rhongji, dan saya berharap di pemilihan presiden 2014 nanti, ada calon presiden yang berani lantang meneriakkan peti mati untuk para koruptor.

Sangat kita sadari, hukum negeri ini berada di titik nadir dan perubahan tentu diharapkan terjadi dari tangan kita dan pemimpin negeri ini. Jika Sistem hukum Indonesia membaik, maka apapun program pemerintah baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, agama, pertahanan, sosial bisa diselesaikan dan dikontrol secara efektif. Dengan demikian wajah negara ini kembali dihargai mahal dan istimewa bagi bangsanya dan bangsa lain.

(Helmi Saputra, 14.03.12)

No comments:

Post a Comment

Becek becek twitter